Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (
Jokowi)
mengenai penambahan kewenangan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf
Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015. Sejauh ini,
Kalla mengaku belum berkomunikasi dengan Presiden terkait hal tersebut.
"Belum, belum. Kita sih, Setneg saja belum tahu, apa lagi saya?
Enggak tahu saya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa
(4/3/2015).
Kalla juga menilai penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan
melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tersebut berpotensi
menimbulkan koordinasi yang berlebihan. Pada akhirnya, koordinasi yang
berlebihan ini dinilainya berpotensi menciptakan kesimpangsiuran
koordinasi pemerintahan.
"Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada
instansi lagi yang bisa mengkoordinasi pemerintahan, berlebihan nanti,
kalau berlebihan bisa simpang siur," kata Kalla.
Hari ini, Kalla menyinggung masalah penambahan kewenangan Kepala Staf
Kepresidenan ini dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang
Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo. Dalam pertemuan itu, Kalla membicarakan dampak yang mungkin
terjadi dengan diterbitkannya Perpres tersebut.
"Tentu kita perhatian juga," ucap Kalla saat ditanya apakah perpres ini berpotensi menganggu jalannya pemerintahan atau tidak.
Kendati demikian, Ia menduga penambahan kewenangan untuk Luhut
Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan sifatnya hanya jangka pendek.
Cek selengkapknya
Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (
Jokowi)
mengenai penambahan kewenangan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf
Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015. Sejauh ini,
Kalla mengaku belum berkomunikasi dengan Presiden terkait hal tersebut.
"Belum, belum. Kita sih, Setneg saja belum tahu, apa lagi saya?
Enggak tahu saya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa
(4/3/2015).
Kalla juga menilai penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan
melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tersebut berpotensi
menimbulkan koordinasi yang berlebihan. Pada akhirnya, koordinasi yang
berlebihan ini dinilainya berpotensi menciptakan kesimpangsiuran
koordinasi pemerintahan.
"Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada
instansi lagi yang bisa mengkoordinasi pemerintahan, berlebihan nanti,
kalau berlebihan bisa simpang siur," kata Kalla.
Hari ini, Kalla menyinggung masalah penambahan kewenangan Kepala Staf
Kepresidenan ini dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang
Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo. Dalam pertemuan itu, Kalla membicarakan dampak yang mungkin
terjadi dengan diterbitkannya Perpres tersebut.
"Tentu kita perhatian juga," ucap Kalla saat ditanya apakah perpres ini berpotensi menganggu jalannya pemerintahan atau tidak.
Kendati demikian, Ia menduga penambahan kewenangan untuk Luhut
Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan sifatnya hanya jangka pendek.
Cek selengkapknya