Tahun ini pemerintah punya pekerjaan rumah berat, mengejar target
penerimaan negara dari sektor perpajakan yang ditargetkan dalam APBN-P
2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun. Angka ini meningkat Rp 109,3 triliun
atau 7,9 persen jika dibandingkan APBN 2015.
Perpajakan menjadi komponen penting sekaligus tulang punggung utama
penerimaan negara. "Dalam APBN-P 2015 penerimaan perpajakan mengambil
porsi 84,5 persen dari total pendapatan negara dan hibah," kata Menteri
Keuangan
Bambang Brodjonegoro.
Dengan target yang cukup tinggi, tidak heran jika pemerintahan
Jokowi-
JK
rajin mencari dan memperluas objek pajak baru. Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan tengah menyisir objek pajak baru yang
potensial mendukung penerimaan pajak.
"Jadi kita mencari yang belum dijangkau (pajak baru). Selain itu,
saya ingin agar penggunaan basis data bisa dikawinkan dengan SPT agar
(penerimaan) pajak semakin realistis," ujar Direktur Jenderal Pajak
Kemenkeu
Sigit Priadi Pramudito yang ditemui di Kementerian Keuangan,
Jakarta, Senin (9/3).
Merdeka.com mencatat pelbagai langkah pemerintahan
Jokowi-
JK mengejar penerimaan negara dengan mengenakan pajak untuk objek pajak baru.
Tahun ini pemerintah punya pekerjaan rumah berat, mengejar target
penerimaan negara dari sektor perpajakan yang ditargetkan dalam APBN-P
2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun. Angka ini meningkat Rp 109,3 triliun
atau 7,9 persen jika dibandingkan APBN 2015.
Perpajakan menjadi komponen penting sekaligus tulang punggung utama
penerimaan negara. "Dalam APBN-P 2015 penerimaan perpajakan mengambil
porsi 84,5 persen dari total pendapatan negara dan hibah," kata Menteri
Keuangan
Bambang Brodjonegoro.
Dengan target yang cukup tinggi, tidak heran jika pemerintahan
Jokowi-
JK
rajin mencari dan memperluas objek pajak baru. Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan tengah menyisir objek pajak baru yang
potensial mendukung penerimaan pajak.
"Jadi kita mencari yang belum dijangkau (pajak baru). Selain itu,
saya ingin agar penggunaan basis data bisa dikawinkan dengan SPT agar
(penerimaan) pajak semakin realistis," ujar Direktur Jenderal Pajak
Kemenkeu
Sigit Priadi Pramudito yang ditemui di Kementerian Keuangan,
Jakarta, Senin (9/3).
Merdeka.com mencatat pelbagai langkah pemerintahan
Jokowi-
JK mengejar penerimaan negara dengan mengenakan pajak untuk objek pajak baru.