Ada makna politis dan sosiologi terkait kepindahan Presiden Joko Widodo
dari Istana Kepresidenan Jakarta ke Istana Bogor. Sejak zaman Soekarno
hingga SBY, Istana Jakarta adalah simbol pemerintahan seorang presiden
hingga habis masa jabatannya, baik akibat diturunkan paksa atau lewat
pilpres. Semua presiden selalu bertahan di Istana Jakarta.
Ketua
DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, langkah Presiden Jokowi
yang memperluas wewenang Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh
Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mirip dengan mandat khusus
atau
the power attorney dengan wewenang yang sama, dengan tugas seorang
the real presiden.
Ia
menjelaskan, Luhut Panjaitan memiliki wewenang pengendalian dan
evaluasi kinerja para menteri sesuai dengan Perpres yang ditandatangani
pada 26 Februari 2015, Luhut juga berwenang melaksanakan tugas
pengendalian program-program prioritas nasional.
Tidak sampai
disitu, Luhut berwenang menjalankan fungsi pengendalian dalam rangka
memastikan program-program prioritas nasional sesuai dengan visi dan
misi Pemerintah, dan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap
program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami
hambatan. Luhut panjaitan juga bertugas untuk percepatan pelaksanaan
program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap
pelaksanaan program-program prioritas nasional yang merupakan tugas
seorang presiden.
"Hampir tugas dan wewenang Luhut Panjaitan adalah yang melekat pada seorang presiden. Makin jelas secara politik bahwa
real presiden hari ini adalah Luhut Panjaitan dan Kepala Negara adalah Jokowi," kata Arief Poyuono dalam rilisnya, Rabu (4/3).
Sementara secara sosiologi, tambah dia, Luhut sebagai
real
presiden ditandai dengan Luhut berkantor di Istana Jakarta sebagai
simbol pusat pemerintahan, sementara Jokowi 'pindah' berkantor dan
tinggal di Istana Bogor.
"Dengan kekuasaan penuh yang diberikan
pada Luhut, ia juga memiliki kekuasaan mengendalikan angkatan perang dan
Polri, dengan peraturan presiden yang dibuat Jokowi secara politik, dan
kewenangan hanya untuk meyatakan perang hanya atas perintah Jokowi,"
tandas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini. (politik.rmol)
Ada makna politis dan sosiologi terkait kepindahan Presiden Joko Widodo
dari Istana Kepresidenan Jakarta ke Istana Bogor. Sejak zaman Soekarno
hingga SBY, Istana Jakarta adalah simbol pemerintahan seorang presiden
hingga habis masa jabatannya, baik akibat diturunkan paksa atau lewat
pilpres. Semua presiden selalu bertahan di Istana Jakarta.
Ketua
DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, langkah Presiden Jokowi
yang memperluas wewenang Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh
Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mirip dengan mandat khusus
atau
the power attorney dengan wewenang yang sama, dengan tugas seorang
the real presiden.
Ia
menjelaskan, Luhut Panjaitan memiliki wewenang pengendalian dan
evaluasi kinerja para menteri sesuai dengan Perpres yang ditandatangani
pada 26 Februari 2015, Luhut juga berwenang melaksanakan tugas
pengendalian program-program prioritas nasional.
Tidak sampai
disitu, Luhut berwenang menjalankan fungsi pengendalian dalam rangka
memastikan program-program prioritas nasional sesuai dengan visi dan
misi Pemerintah, dan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap
program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami
hambatan. Luhut panjaitan juga bertugas untuk percepatan pelaksanaan
program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap
pelaksanaan program-program prioritas nasional yang merupakan tugas
seorang presiden.
"Hampir tugas dan wewenang Luhut Panjaitan adalah yang melekat pada seorang presiden. Makin jelas secara politik bahwa
real presiden hari ini adalah Luhut Panjaitan dan Kepala Negara adalah Jokowi," kata Arief Poyuono dalam rilisnya, Rabu (4/3).
Sementara secara sosiologi, tambah dia, Luhut sebagai
real
presiden ditandai dengan Luhut berkantor di Istana Jakarta sebagai
simbol pusat pemerintahan, sementara Jokowi 'pindah' berkantor dan
tinggal di Istana Bogor.
"Dengan kekuasaan penuh yang diberikan
pada Luhut, ia juga memiliki kekuasaan mengendalikan angkatan perang dan
Polri, dengan peraturan presiden yang dibuat Jokowi secara politik, dan
kewenangan hanya untuk meyatakan perang hanya atas perintah Jokowi,"
tandas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini. (politik.rmol)