Belum genap setahun Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan
Indonesia, masyarakat harus menerima kenyataan harga-harga semakin
mahal. Kenaikan sejumlah harga barang dituding akibat ketidakbecusan
Jokowi mengatur sektor vital negara.
Sektor pangan dan energi
merupakan dua kebutuhan utama masyarakat yang harus dijaga oleh
pemerintah. Kedua sektor ini saling berkaitan. Jika harga energi
mengalami kenaikan maka sektor pangan akan segera mengikuti.
"Harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) naik maka harga pangan juga naik, namun bila
harga minyak turun 60 persen maka berdampak pada harga pangan turun 2,8
persen serta meningkatkan indeks ketahanan pangan pada 79 dari 109
negara," ucap Dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB)
Edi Santosa.
Kedua sektor ini menurut Edi bisa dijadikan
indikator berhasil atau tidaknya seorang presiden memimpin negara.
Kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini dinilai belum membawa perubahan
signifikan dan masih sama seperti ekonomi sebelumnya.
Tahun lalu,
politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah
Pitaloka, pernah mengkritik kenaikan harga elpiji 12 Kilogram (Kg). Saat
itu pucuk pemerintahan masih dipegang oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).
Menurut politikus partai pendukung Presiden
Jokowi ini, kenaikan tersebut merupakan pukulan telak dari Presiden SBY
kepada rakyat.
Rieke menyatakan kenaikan harga elpiji di awal tahun menunjukkan pemerintahan Presiden SBY menjadi raja tega.
"Jangan
saling menuding, sudah jelas keputusan naikkan harga LPG 67 persen di
awal tahun tanpa ada ruang kompromi bagi rakyat, tanpa dengarkan realita
dampak bagi kehidupan rakyat, sungguh menunjukkan pemerintah SBY Raja
Tega," katanya.
Saat ini Jokowi justru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 12 Kg. Tak hanya berhenti di situ.
okowi saat ini juga menargetkan untuk menciptakan swasembada pangan.
Namun, masyarakat justru harus mengalami kenaikan harga beras beberapa
waktu lalu.
Minimnya pasokan dan tingginya permintaan tak ayal
membuat harga merangkak naik. Bisakah rakyat percaya akan janji Jokowi
jika kenyataannya di lapangan masyarakat justru kesusahan mendapatkan
bahan makanan.
Tak ayal, Pemerintahan Jokowi- JK menjadi kambing
hitam atas melonjaknya harga beras. Pemerintah dicap gagal karena tidak
mengantisipasi musim paceklik lebih panjang dari biasanya.
Pengamat
Pertanian Khudori menjelaskan, sektor pertanian sangat tergantung iklim
dan cuaca. Saat terjadi anomali iklim, sudah bisa dipastikan sektor
pertanian akan terganggu.
Selain itu juga, Peneliti Pusat Studi
dan Dokumentasi Agraria Indonesia Sajogyo Institute, Gunawan Wiradi,
menilai rencana Jokowi memberikan lahan sebanyak 9 hektar kepada petani
tidak tepat. Dia mengatakan kunci untuk mereformasi sektor agraria ialah
memperbaiki birokrasi pertanian.
"Problem reformasi agraria ini
masalahnya jangka panjang, jadi bagi-bagi lahan yang dilakukan Presiden
bukanlah semangat reformasi agraria karena dasarnya reformasi kan adalah
perubahan sistem pengelolaan pertanian," ujar Gunawan.
Belum genap setahun Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan
Indonesia, masyarakat harus menerima kenyataan harga-harga semakin
mahal. Kenaikan sejumlah harga barang dituding akibat ketidakbecusan
Jokowi mengatur sektor vital negara.
Sektor pangan dan energi
merupakan dua kebutuhan utama masyarakat yang harus dijaga oleh
pemerintah. Kedua sektor ini saling berkaitan. Jika harga energi
mengalami kenaikan maka sektor pangan akan segera mengikuti.
"Harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) naik maka harga pangan juga naik, namun bila
harga minyak turun 60 persen maka berdampak pada harga pangan turun 2,8
persen serta meningkatkan indeks ketahanan pangan pada 79 dari 109
negara," ucap Dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB)
Edi Santosa.
Kedua sektor ini menurut Edi bisa dijadikan
indikator berhasil atau tidaknya seorang presiden memimpin negara.
Kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini dinilai belum membawa perubahan
signifikan dan masih sama seperti ekonomi sebelumnya.
Tahun lalu,
politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah
Pitaloka, pernah mengkritik kenaikan harga elpiji 12 Kilogram (Kg). Saat
itu pucuk pemerintahan masih dipegang oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).
Menurut politikus partai pendukung Presiden
Jokowi ini, kenaikan tersebut merupakan pukulan telak dari Presiden SBY
kepada rakyat.
Rieke menyatakan kenaikan harga elpiji di awal tahun menunjukkan pemerintahan Presiden SBY menjadi raja tega.
"Jangan
saling menuding, sudah jelas keputusan naikkan harga LPG 67 persen di
awal tahun tanpa ada ruang kompromi bagi rakyat, tanpa dengarkan realita
dampak bagi kehidupan rakyat, sungguh menunjukkan pemerintah SBY Raja
Tega," katanya.
Saat ini Jokowi justru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 12 Kg. Tak hanya berhenti di situ.
okowi saat ini juga menargetkan untuk menciptakan swasembada pangan.
Namun, masyarakat justru harus mengalami kenaikan harga beras beberapa
waktu lalu.
Minimnya pasokan dan tingginya permintaan tak ayal
membuat harga merangkak naik. Bisakah rakyat percaya akan janji Jokowi
jika kenyataannya di lapangan masyarakat justru kesusahan mendapatkan
bahan makanan.
Tak ayal, Pemerintahan Jokowi- JK menjadi kambing
hitam atas melonjaknya harga beras. Pemerintah dicap gagal karena tidak
mengantisipasi musim paceklik lebih panjang dari biasanya.
Pengamat
Pertanian Khudori menjelaskan, sektor pertanian sangat tergantung iklim
dan cuaca. Saat terjadi anomali iklim, sudah bisa dipastikan sektor
pertanian akan terganggu.
Selain itu juga, Peneliti Pusat Studi
dan Dokumentasi Agraria Indonesia Sajogyo Institute, Gunawan Wiradi,
menilai rencana Jokowi memberikan lahan sebanyak 9 hektar kepada petani
tidak tepat. Dia mengatakan kunci untuk mereformasi sektor agraria ialah
memperbaiki birokrasi pertanian.
"Problem reformasi agraria ini
masalahnya jangka panjang, jadi bagi-bagi lahan yang dilakukan Presiden
bukanlah semangat reformasi agraria karena dasarnya reformasi kan adalah
perubahan sistem pengelolaan pertanian," ujar Gunawan.