Wacana setiap partai politik mendapat bantuan keuangan sebesar
Rp 1 triliun per tahun dari APBN menuai kritik. Usulan ini dinilai tidak
pantas jika melihat sumbangsih partai politik untuk kepentingan publik.
"Agak miris dengan perilaku partai. Banyak partai tidak menjadi
advokasi publik tapi uang selalu ditambah terus. Partai tidak
sensitif," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray
Rangkuti kepada merdeka.com, Selasa (10/3).
Terlebih selama ini,
kata Ray, uang partai politik yang berasal dari negara sangat sulit
disentuh. Seharusnya, kata Ray, jika ada penambahan dana parpol juga
harus berkomitmen membuat laporan.
"Parpol dibubarkan karena tidak buat laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar," tuturnya.
Jika
melihat situasi saat ini, Ray justru khawatir menambah dana parpol ini
sejalan dengan kriminalisasi terhadap KPK. Ini, kata Ray, bisa saja
dilakukan agar nantinya tidak ada pengawasan terhadap uang tersebut.
"Saya
khawatir permintaan uang Rp 1 triliun satu rangkaian dengan pelemahan
KPK. Supaya nanti KPK enggak terlau garang terhadap uang tersebut,"
katanya.
Ray mendorong agar partai politik memberi bukti dapat
mengakomodir kepentingan rakyat. Apalagi kondisi perekonomian saat ini
masih membuat sebagian rakyat sengsara.
"Partai lupa lakukan dua hal, advokasi kepentingan publik dan transparansi dalam pengelolaan uang negara," tandasnya.
Sebelumnya,
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan setiap partai politik
mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 1 triliun per tahun dari APBN.
Tjahjo menilai pembiayaan parpol oleh APBN merupakan political will yang
diperlukan, karena parpol merupakan tempat perekrutan kepemimpinan
nasional dalam negara demokratis.
"Dengan rincian 1 parpol
misalnya maksimal Rp 1 triliun, setelah adanya hasil pemilu parpol yang
memenuhi treshold 2019 misalnya," kata Tjahjo yang menekankan hal ini
merupakan pendapat pribadinya, Senin (9/3).
Wacana setiap partai politik mendapat bantuan keuangan sebesar
Rp 1 triliun per tahun dari APBN menuai kritik. Usulan ini dinilai tidak
pantas jika melihat sumbangsih partai politik untuk kepentingan publik.
"Agak miris dengan perilaku partai. Banyak partai tidak menjadi
advokasi publik tapi uang selalu ditambah terus. Partai tidak
sensitif," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray
Rangkuti kepada merdeka.com, Selasa (10/3).
Terlebih selama ini,
kata Ray, uang partai politik yang berasal dari negara sangat sulit
disentuh. Seharusnya, kata Ray, jika ada penambahan dana parpol juga
harus berkomitmen membuat laporan.
"Parpol dibubarkan karena tidak buat laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar," tuturnya.
Jika
melihat situasi saat ini, Ray justru khawatir menambah dana parpol ini
sejalan dengan kriminalisasi terhadap KPK. Ini, kata Ray, bisa saja
dilakukan agar nantinya tidak ada pengawasan terhadap uang tersebut.
"Saya
khawatir permintaan uang Rp 1 triliun satu rangkaian dengan pelemahan
KPK. Supaya nanti KPK enggak terlau garang terhadap uang tersebut,"
katanya.
Ray mendorong agar partai politik memberi bukti dapat
mengakomodir kepentingan rakyat. Apalagi kondisi perekonomian saat ini
masih membuat sebagian rakyat sengsara.
"Partai lupa lakukan dua hal, advokasi kepentingan publik dan transparansi dalam pengelolaan uang negara," tandasnya.
Sebelumnya,
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan setiap partai politik
mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 1 triliun per tahun dari APBN.
Tjahjo menilai pembiayaan parpol oleh APBN merupakan political will yang
diperlukan, karena parpol merupakan tempat perekrutan kepemimpinan
nasional dalam negara demokratis.
"Dengan rincian 1 parpol
misalnya maksimal Rp 1 triliun, setelah adanya hasil pemilu parpol yang
memenuhi treshold 2019 misalnya," kata Tjahjo yang menekankan hal ini
merupakan pendapat pribadinya, Senin (9/3).