Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan (KontraS) secara tegas
menolak adanya eksekusi mati di Indonesia. Setelah adanya protes dari
berbagai negara di belahan dunia, kini keputusan dari Presiden
Joko Widodo tersebut juga ditentang LSM yang pernah dipimpin oleh aktivis HAM
Munir tersebut.
KontraS
menganggap eksekusi mati merupakan bentuk kemunduran Indonesia. Apalagi
setelah Indonesia terpilih menjadi dewan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), seakan eksekusi mati tidak mencerminkan
adanya kebebasan HAM tersebut.
"Indonesia terpilih jadi dewan HAM
di PBB tetapi justru masih menerapkan hukuman mati. Saya mengaku kecewa
dengan adanya situasi seperti ini," ungkap Koordinator Badan Pekerja
KontraS, Haris Azhar, dalam diskusi di Anomali Coffe, Menteng,
Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
Haris
mengatakan Indonesia seperti tidak memiliki effort untuk menunjukkan
kemajuan sebagai dewan HAM atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan
oleh PBB. Seharusnya Presiden bisa lebih memilih hukuman mana yang
pantas untuk para terpidana eksekusi mati.
KontraS meyakini bahwa
hukuman mati pada dasarnya tidak menjamin adanya efek jera bagi para
pelaku kejahatan. Perubahan sikap hanya bisa dilakukan dengan upaya
keras untuk membentuk masyarakat yang lebih sehat secara mental,
berbelas kasihan, dan manusiawi.
Dengan adanya diskusi pernyataan
bersama dari berbagai kalangan masyarakat, diharapkan Presiden Jokowi
bisa memperbaiki keadaan dan mencegah kemunduran Indonesia. Sebagai
langkah pertama, yaitu dengan dihentikannya eksekusi mati.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan (KontraS) secara tegas
menolak adanya eksekusi mati di Indonesia. Setelah adanya protes dari
berbagai negara di belahan dunia, kini keputusan dari Presiden
Joko Widodo tersebut juga ditentang LSM yang pernah dipimpin oleh aktivis HAM
Munir tersebut.
KontraS
menganggap eksekusi mati merupakan bentuk kemunduran Indonesia. Apalagi
setelah Indonesia terpilih menjadi dewan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), seakan eksekusi mati tidak mencerminkan
adanya kebebasan HAM tersebut.
"Indonesia terpilih jadi dewan HAM
di PBB tetapi justru masih menerapkan hukuman mati. Saya mengaku kecewa
dengan adanya situasi seperti ini," ungkap Koordinator Badan Pekerja
KontraS, Haris Azhar, dalam diskusi di Anomali Coffe, Menteng,
Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
Haris
mengatakan Indonesia seperti tidak memiliki effort untuk menunjukkan
kemajuan sebagai dewan HAM atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan
oleh PBB. Seharusnya Presiden bisa lebih memilih hukuman mana yang
pantas untuk para terpidana eksekusi mati.
KontraS meyakini bahwa
hukuman mati pada dasarnya tidak menjamin adanya efek jera bagi para
pelaku kejahatan. Perubahan sikap hanya bisa dilakukan dengan upaya
keras untuk membentuk masyarakat yang lebih sehat secara mental,
berbelas kasihan, dan manusiawi.
Dengan adanya diskusi pernyataan
bersama dari berbagai kalangan masyarakat, diharapkan Presiden Jokowi
bisa memperbaiki keadaan dan mencegah kemunduran Indonesia. Sebagai
langkah pertama, yaitu dengan dihentikannya eksekusi mati.