Wacana membiayai parpol dengan APBN hingga Rp 1 triliun per tahun, wajib
ditolak. Wacana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini
tak pro rakyat.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) punya sederet alasan mengapa wacana
Tjahjo wajib ditolak. Pertama, parpol terbukti tidak punya perangkat
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dari APBN.
"Riset
FITRA menunjukkan bahwa penggunaan bantuan keuangan Parpol pada tahun
2010 tidak transparan dan tidak akuntabel setiap tahunnya," ujar
Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra, Apung Widadi dalam
keterangan tertulisnya, Senin (9/3/2015) malam.
Kedua, rencana
alokasi tanpa perhitungan kursi dianggap membuat partai malas bekerja
untuk rakyat. "Rencana pukul rata, Rp 1 triliun setiap partai
bertentangan dengan prinsip ketidakadilan sesuai dengan perolehan
suara," sambungnya.
Anggaran selangit juga diyakini tidak akan
menekan angka korupsi. Malah bisa jadi duit jatah dari APBN jadi
bancakan para elite parpol.
Seknas FITRA juga menyoroti wacana
yang dilontarkan di tengah tingginya harga beras. Seharusnya pemerintah
berani mengalokasikan anggaran lebih bagi kebutuhan masyarakat.
"Jika
10 partai yang ada mendapatkan Rp 1 triilun per partai maka akan ada
alokasi Rp 10 triliun per tahun. Padahal dalam APBN 2015 dalam
Kementerian Pertanian saja, alokasi untuk cadangan beras pemerintah
hanya Rp 1,5 triliun. Cadangan stabilisasi pangan hanya Rp 2 triliun,"
beber Apung.
Dikhawatirkan juga wacana ini ikut mendorong parpol
di daerah meminta alokasi jatah keuangan yang serupa oleh masing-masing
Pemprov.
"Berkaca dari alasan di atas maka FITRA menuntut
Mendagri untuk menarik wacana ini dan mengurungkan niatan memberi jatah
parpol dari APBN. Jika tidak, hal ini akan sangat meresahkan di tengah
harga bahan pokok yang tinggi dan harga beras yang tidak terjangkau oleh
rakyat," tegas Apung.
Wacana membiayai parpol dengan APBN hingga Rp 1 triliun per tahun, wajib
ditolak. Wacana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini
tak pro rakyat.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) punya sederet alasan mengapa wacana
Tjahjo wajib ditolak. Pertama, parpol terbukti tidak punya perangkat
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dari APBN.
"Riset
FITRA menunjukkan bahwa penggunaan bantuan keuangan Parpol pada tahun
2010 tidak transparan dan tidak akuntabel setiap tahunnya," ujar
Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra, Apung Widadi dalam
keterangan tertulisnya, Senin (9/3/2015) malam.
Kedua, rencana
alokasi tanpa perhitungan kursi dianggap membuat partai malas bekerja
untuk rakyat. "Rencana pukul rata, Rp 1 triliun setiap partai
bertentangan dengan prinsip ketidakadilan sesuai dengan perolehan
suara," sambungnya.
Anggaran selangit juga diyakini tidak akan
menekan angka korupsi. Malah bisa jadi duit jatah dari APBN jadi
bancakan para elite parpol.
Seknas FITRA juga menyoroti wacana
yang dilontarkan di tengah tingginya harga beras. Seharusnya pemerintah
berani mengalokasikan anggaran lebih bagi kebutuhan masyarakat.
"Jika
10 partai yang ada mendapatkan Rp 1 triilun per partai maka akan ada
alokasi Rp 10 triliun per tahun. Padahal dalam APBN 2015 dalam
Kementerian Pertanian saja, alokasi untuk cadangan beras pemerintah
hanya Rp 1,5 triliun. Cadangan stabilisasi pangan hanya Rp 2 triliun,"
beber Apung.
Dikhawatirkan juga wacana ini ikut mendorong parpol
di daerah meminta alokasi jatah keuangan yang serupa oleh masing-masing
Pemprov.
"Berkaca dari alasan di atas maka FITRA menuntut
Mendagri untuk menarik wacana ini dan mengurungkan niatan memberi jatah
parpol dari APBN. Jika tidak, hal ini akan sangat meresahkan di tengah
harga bahan pokok yang tinggi dan harga beras yang tidak terjangkau oleh
rakyat," tegas Apung.