Sekretaris Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat lima kritik terhadap DPRD DKI
Jakarta
dalam pembahasan APBD. Pertama, DPRD DKI telah mengabaikan amanat
konstitusi dalam pembahasan APBD, seperti mengabaikan UUD 45 Pasal 23
ayat (1) karena lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan
mengedepankan transparansi.
"Catatan kedua DPRD telah melakukan
politisasi hak angket. Pertama dalam sejarah di Indonesia, pembahasan
APBD berujung Hak Angket. Hak angket ini cenderung dipolitisasi karena
tidak berdasarkan bukti kuat adanya pelanggaran pidana ataupun merugikan
keuangan negara," kata Manager Advokasi FITRA Apung Widadi di
kantornya, Jumat (6/3).
Hal ketiga yakni 'dana siluman' bukan
aspirasi rakyat. Namun, diduga dana ini muncul dari kongkalikong
politisi dengan pengusaha hitam yang sudah lama terjalin. Analisa FITRA
menemukan, dalam anggaran versi DPRD usulan program tidak menyebut
sebagai bentuk aspirasi rakyat, tapi sebagian menyebut pengadaan.
"Buktinya usulan DPRD tanpa kode mata anggaran dan kode rekening," katanya.
"Hal
yang keempat yakni DPRD lebih mengutamakan kelompok, bukan
mengedepankan kepentingan rakyat. Hal ini tercermin di mana DPRD tidak
mengutamakan mediasi agar APBD segera disahkan, akan tetapi justru
memperkeruh suasana dan mengeluarkan etika yang bertentangan dengan kode
etik," imbuhnya.
Terakhir, DPRD lemah dalam melaksanakan fungsi
pengawasan anggaran. Padahal dalam UU MD3 Pasal 317 huruf (c) mengatur
tugas dan wewenang DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi.
"Contohnya DPRD DKI justru tidak mengawasi dan
mempermasalahkan anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) DKI sebesar Rp
10 triliun," tandasnya.
Sekretaris Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat lima kritik terhadap DPRD DKI
Jakarta
dalam pembahasan APBD. Pertama, DPRD DKI telah mengabaikan amanat
konstitusi dalam pembahasan APBD, seperti mengabaikan UUD 45 Pasal 23
ayat (1) karena lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan
mengedepankan transparansi.
"Catatan kedua DPRD telah melakukan
politisasi hak angket. Pertama dalam sejarah di Indonesia, pembahasan
APBD berujung Hak Angket. Hak angket ini cenderung dipolitisasi karena
tidak berdasarkan bukti kuat adanya pelanggaran pidana ataupun merugikan
keuangan negara," kata Manager Advokasi FITRA Apung Widadi di
kantornya, Jumat (6/3).
Hal ketiga yakni 'dana siluman' bukan
aspirasi rakyat. Namun, diduga dana ini muncul dari kongkalikong
politisi dengan pengusaha hitam yang sudah lama terjalin. Analisa FITRA
menemukan, dalam anggaran versi DPRD usulan program tidak menyebut
sebagai bentuk aspirasi rakyat, tapi sebagian menyebut pengadaan.
"Buktinya usulan DPRD tanpa kode mata anggaran dan kode rekening," katanya.
"Hal
yang keempat yakni DPRD lebih mengutamakan kelompok, bukan
mengedepankan kepentingan rakyat. Hal ini tercermin di mana DPRD tidak
mengutamakan mediasi agar APBD segera disahkan, akan tetapi justru
memperkeruh suasana dan mengeluarkan etika yang bertentangan dengan kode
etik," imbuhnya.
Terakhir, DPRD lemah dalam melaksanakan fungsi
pengawasan anggaran. Padahal dalam UU MD3 Pasal 317 huruf (c) mengatur
tugas dan wewenang DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi.
"Contohnya DPRD DKI justru tidak mengawasi dan
mempermasalahkan anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) DKI sebesar Rp
10 triliun," tandasnya.