Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi
Badrodin Haiti,
memutuskan memutasi beberapa anak buahnya ke beberapa jabatan baru.
Tetapi salah satu mendapat kenaikan pangkat itu adalah Komisaris Besar
Polisi Victor Edi Simanjuntak.
Menurut Surat Telegram Kapolri
diterbitkan pada Kamis (5/3), sampai saat ini Victor menjabat sebagai
Kabagkermadiklat Robindiklat Lembaga Pendidikan Kepolisian dengan Nomor
Register Pegawai 57081075. Dia dipromosikan mengisi posisi baru di Badan
Reserse Kriminal Polri. Padahal menurut Badrodin, dia sudah meneken
surat perintah pengangkatan penyidik buat Viktor. Atas dalih itu, dia
mengakui tidak ada masalah saat Victor memimpin operasi penangkapan
Wakil Ketua non-aktif Komisi Pemberantasan
Korupsi,
Bambang Widjojanto, pada 23 Januari lalu.
"Diangkat menjadi Dirtipideksus (Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus) Bareskrim Polri," seperti dikutip dalam telegram itu.
Berdasarkan hasil kajian Lembaga Pengawas Pelayanan Publik,
Ombudsman Republik Indonesia, terhadap dugaan pelanggaran Polri dalam penangkapan Wakil Ketua non-aktif Komisi Pemberantasan
Korupsi,
Bambang Widjojanto, pada 23 Januari lalu menampilkan beberapa fakta baru. Mereka menyoroti soal keberadaan Victor saat proses penangkapan Bambang.
Anggota
Ombudsman
bidang penyelesaian laporan, Budi Santoso, menganggap keberadaan Victor
dalam operasi itu adalah ilegal. Dalam jumpa pers di Gedung Ombudsman,
Jakarta,
Selasa 24 Februari lalu, Budi menyatakan mestinya dalam melakukan
penangkapan penyidik polisi harus menjelaskan alasan penangkapan,
mengacu kepada surat perintah penyidikan. Sayangnya, dari hasil kajian
Ombudsman, dia menyatakan nama Viktor tidak tercantum di dalam surat
perintah penangkapan. Apalagi saat itu Viktor merupakan bawahan Kepala
Lembaga Pendidikan Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi
Budi Gunawan, juga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kombes
Pol. Viktor E. Simanjuntak pada saat penangkapan statusnya sebagai
Perwira Menengah Lembaga Pendidikan Kepolisian. Oleh karena itu
keberadaan Kombes Pol. Viktor E Simanjutak dalam penangkapan tidak dapat
dibenarkan," kata Budi saat itu.
Dari kesaksian dikumpulkan,
Budi menyatakan saat penangkapan Bambang terdapat dua polisi berseragam
dan membawa senapan. Menurut dia hal itu juga tidak dibenarkan dalam
aturan.
"Melanggar Pasal 8 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana," ujar Budi.
Atas
dasar itulah Ombudsman mengeluarkan rekomendasi supaya Badrodin
memeriksa dan memberi sanksi kepada dua anak buahnya, Komisaris Besar
Polisi Daniel Bolly Tifaona dan Victor, terkait pelanggaran prosedur
penyidikan dan penangkapan Bambang.
Budi melanjutkan, polisi juga
seolah terburu-buru dalam memenuhi tahapan administrasi proses
penyidikan Bambang. Sebab dari temuannya, Surat Perintah Penyidikan
dibikin pada 20 Januari 2015. Sedangkan Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan baru dibuat sehari sebelum penangkapan, dan baru sampai di
tangan Kejaksaan Agung pada hari kejadian.
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi
Badrodin Haiti,
memutuskan memutasi beberapa anak buahnya ke beberapa jabatan baru.
Tetapi salah satu mendapat kenaikan pangkat itu adalah Komisaris Besar
Polisi Victor Edi Simanjuntak.
Menurut Surat Telegram Kapolri
diterbitkan pada Kamis (5/3), sampai saat ini Victor menjabat sebagai
Kabagkermadiklat Robindiklat Lembaga Pendidikan Kepolisian dengan Nomor
Register Pegawai 57081075. Dia dipromosikan mengisi posisi baru di Badan
Reserse Kriminal Polri. Padahal menurut Badrodin, dia sudah meneken
surat perintah pengangkatan penyidik buat Viktor. Atas dalih itu, dia
mengakui tidak ada masalah saat Victor memimpin operasi penangkapan
Wakil Ketua non-aktif Komisi Pemberantasan
Korupsi,
Bambang Widjojanto, pada 23 Januari lalu.
"Diangkat menjadi Dirtipideksus (Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus) Bareskrim Polri," seperti dikutip dalam telegram itu.
Berdasarkan hasil kajian Lembaga Pengawas Pelayanan Publik,
Ombudsman Republik Indonesia, terhadap dugaan pelanggaran Polri dalam penangkapan Wakil Ketua non-aktif Komisi Pemberantasan
Korupsi,
Bambang Widjojanto, pada 23 Januari lalu menampilkan beberapa fakta baru. Mereka menyoroti soal keberadaan Victor saat proses penangkapan Bambang.
Anggota
Ombudsman
bidang penyelesaian laporan, Budi Santoso, menganggap keberadaan Victor
dalam operasi itu adalah ilegal. Dalam jumpa pers di Gedung Ombudsman,
Jakarta,
Selasa 24 Februari lalu, Budi menyatakan mestinya dalam melakukan
penangkapan penyidik polisi harus menjelaskan alasan penangkapan,
mengacu kepada surat perintah penyidikan. Sayangnya, dari hasil kajian
Ombudsman, dia menyatakan nama Viktor tidak tercantum di dalam surat
perintah penangkapan. Apalagi saat itu Viktor merupakan bawahan Kepala
Lembaga Pendidikan Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi
Budi Gunawan, juga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kombes
Pol. Viktor E. Simanjuntak pada saat penangkapan statusnya sebagai
Perwira Menengah Lembaga Pendidikan Kepolisian. Oleh karena itu
keberadaan Kombes Pol. Viktor E Simanjutak dalam penangkapan tidak dapat
dibenarkan," kata Budi saat itu.
Dari kesaksian dikumpulkan,
Budi menyatakan saat penangkapan Bambang terdapat dua polisi berseragam
dan membawa senapan. Menurut dia hal itu juga tidak dibenarkan dalam
aturan.
"Melanggar Pasal 8 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana," ujar Budi.
Atas
dasar itulah Ombudsman mengeluarkan rekomendasi supaya Badrodin
memeriksa dan memberi sanksi kepada dua anak buahnya, Komisaris Besar
Polisi Daniel Bolly Tifaona dan Victor, terkait pelanggaran prosedur
penyidikan dan penangkapan Bambang.
Budi melanjutkan, polisi juga
seolah terburu-buru dalam memenuhi tahapan administrasi proses
penyidikan Bambang. Sebab dari temuannya, Surat Perintah Penyidikan
dibikin pada 20 Januari 2015. Sedangkan Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan baru dibuat sehari sebelum penangkapan, dan baru sampai di
tangan Kejaksaan Agung pada hari kejadian.